Berita Detail




Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Ekonomi dan Kreatif Menyelenggarakan Kegiatan Rencana Pengalihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederahanaan Birokrasi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Biro Umum dan Kepegawaian c.q. Bagian Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan kegiatan “Rencana Pengalihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional”. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 bertempat di Hotel Morrissey, Jalan KH. Wahid Hasyim No. 70, Menteng, Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.


Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Restog K. Kusuma selaku Plt. Deputi Riset, Edukasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dalam pembukaannya, beliau menyampaikan bahwa saat ini kita sedang berada pada masa transisi dari Kementerian Pariwisata dengan Badan Ekonomi Kreatif menjadi satu kesatuan instansi, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Adapun arahan dari Presiden Joko Widodo dalam Pidato Pelantikan terkait dengan kebijakan untuk instansi pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi sehingga terdapat pengalihan Jabatan Struktural Esselon 3 dan 4 ke jabatan Fungsional. Hal ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Adanya pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional ini diharapkan tidak menganggu jalannya kinerja organisasi dan kinerja individu.


Kemudian acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ibu Mita Nezky selaku Kepala Subbidang Jabatan Pelaksana Instansi Pemerintah KementerianPAN-RB tentang Kebijakan Penataan dan Transformasi Jabatan Fungsional.Dalam paparannya, beliau menyampaikan hal-hal terkait kebijakan serta dasar hukum penguatan jabatan fungsional, penyederhanaan birokrasi dan arah kebijakan, serta skema pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber.


Kegiatan ditutup oleh Kepala Biro Umum dan Kepegawaian dengan menyampaikan beberapa pertimbangan yang dapat digunakan dalam menentukan jabatan fungsional yang akan dipilih oleh pejabat struktural.